LHOKSEUMAWE — Proyek revitalisasi sekolah di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe tahun ini berjalan tidak wajar. Sejumlah kepala sekolah mengaku hanya menjadi penonton di proyek yang berstatus swakelola sekolah tersebut.
Alih-alih mengelola sendiri, seluruh kebutuhan material bangunan hingga tukang justru dipasok oleh oknum yang mengaku tim sukses walikota. Kepala sekolah hanya diminta menandatangani laporan pertanggungjawaban.
"Proyek revit tahun ini kami hanya menonton dan memantau walaupun statusnya swakelola sekolah, tapi semua kebutuhan dipasok oleh orang tersebut. Termasuk tukang juga mereka yang cari," ujar seorang kepala sekolah kepada media ini, Senin (3/8/2026).
Para kepala sekolah mengaku dihubungi oleh pria berinisial Hab yang berprofesi sebagai direktur perusahaan daerah. Setelah itu, pria berinisial Jef datang ke sekolah untuk membicarakan teknis pelaksanaan kegiatan.
"Iya dia yang telpon. Setelah itu datang anak buahnya ke sekolah," ungkap narasumber tersebut.
Tekanan yang dialami para kepala sekolah cukup berat. Mereka mengaku tidak bisa berbuat banyak karena terancam dicopot dari jabatan apabila tidak mengikuti perintah gerombolan ini.
"Kami tidak bisa apa-apa, kalau tidak ikut perintah siap-siap aja dicopot," katanya.
Ancaman tersebut bukan sekadar gertakan. Beberapa waktu lalu, Kepala SMP 14 Lhokseumawe dicopot dari jabatannya dan kembali menjadi guru mata pelajaran.
Santer beredar informasi bahwa pencopotan tersebut buntut dari penolakan kepala sekolah yang bersangkutan untuk menjalankan perintah para oknum tersebut.
Selain memasok material, para oknum ini juga meminta bagian biaya pembuatan laporan. Kepala sekolah hanya disuruh meneken dokumen, padahal jika terjadi masalah di kemudian hari, mereka yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh aparat penegak hukum.
"Biaya buat laporan juga mereka minta, kami hanya disuruh teken dokumen saja, padahal nanti jika ada masalah tentu kami yang dimintai pertanggung jawaban oleh APH. Kami serba salah dan terjepit seperti ini," ungkap narasumber lainnya.
Tidak semua kepala sekolah merasa tertekan. Sebagian mengaku tidak ambil pusing dengan intervensi tersebut selama bangunan sekolah tetap berdiri.
"Sama, informasi itu benar namun kami tidak masalah karena yang paling penting sekolah kami dibangun dan kami fokus pada akademik saja," ujar salah seorang kepala sekolah.
Para oknum tersebut juga disebut-sebut mengklaim proyek revitalisasi ini sebagai hasil perjuangan mereka menjemput bola ke pemerintah pusat di Jakarta. Padahal, anggaran proyek ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus APBN pada Kemendikdasmen.
Sejak era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mekanisme pelaksanaan proyek serupa dilakukan dengan menggandeng komponen eksternal seperti perguruan tinggi untuk pendampingan dan pengawasan. Namun celah tersebut tetap dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan.
Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi terkait sosok dan informasi lanjutan dari pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe serta aparat penegak hukum setempat.