BANDA ACEH — Pemerintah Aceh memastikan akan mengusulkan penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk komoditas nilam kepada Kementerian Perdagangan. Kebijakan ini diambil untuk memutus rantai permainan spekulan yang selama ini membuat harga minyak nilam tidak stabil di tingkat petani.
“Solusinya untuk saat ini adalah penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk petani nilam, kemudian mengembangkan hilirisasi minyak nilam,” kata Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Kamis (23/7/2026).
Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teuku Robby Irza, mengidentifikasi dua masalah paradoks. Di satu sisi, permintaan minyak nilam dunia sangat tinggi, namun petani dan pelaku bisnis di Aceh justru kesulitan.
Saat ini, produksi minyak nilam global hanya sekitar 1.600 ton per tahun, sementara permintaan mencapai 2.500 ton. Indonesia menguasai 90 persen produksi dunia, dan 30 persen di antaranya berasal dari Aceh. Minyak nilam Aceh dikenal unggul karena kandungan Patchouli Alcohol (PA) yang tinggi, menjadikannya standar campuran bagi industri parfum, kosmetik, dan farmasi global.
“Untuk mengatasi masalah fluktuasi harga karena permainan spekulan, maka diperlukan SRG bagi petani nilam di Aceh. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk merealisasikannya,” ujar Robby.
Selain SRG, rapat koordinasi juga merumuskan sejumlah syarat yang wajib dipenuhi industri nilam Aceh agar bisa bersaing di pasar internasional. Keempat syarat itu adalah jaminan mutu, jaminan kontinuitas pasokan, praktik perdagangan yang adil, dan sistem ketertelusuran digital.
Untuk memenuhi syarat tersebut, Aceh membutuhkan industri refinery. “Saat ini, perkembangan industri nilam di Aceh berada pada tahap awal hilir yaitu perencanaan pembangunan industri refinery. Intinya diperlukan industri refinery dan sertifikasi produk melalui SRG,” kata Robby.
Pemerintah Aceh juga akan melaksanakan pembinaan petani nilam secara terpadu dan mendorong pembentukan asosiasi atau komunitas Nilam Aceh. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha nilam yang lebih berdaya saing.
Rapat yang dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Teuku Adi Darma, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini, serta perwakilan Bank Aceh dan PT Razma Agro Jayana ini juga membahas perlunya tim kerja lintas sektor.
Tim tersebut akan memperkuat pembinaan, pengawasan, pengembangan industri, dan pemasaran Nilam Aceh secara berkelanjutan. “Pemerintah Aceh akan memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat guna membangun ekosistem industri nilam yang modern, berdaya saing, dan berorientasi ekspor,” ujar Robby.
Pemerintah Aceh optimistis melalui penguatan tata kelola dan hilirisasi, komoditas nilam Aceh akan semakin berdaya saing di pasar global. “Memberikan nilai tambah yang lebih besar, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat peran Aceh sebagai salah satu pusat produksi minyak nilam berkualitas terbaik di dunia,” pungkasnya.