SIMEULUE — Empat desa di pesisir selatan Pulau Simeulue kini menjadi lokasi penguatan hukum adat laut oleh pemerintah daerah. Desa Pasir Tinggi, Labuhan Jaya, Labuhan Bajau, dan Labuhan Bakti di Kecamatan Teupah Selatan tengah dievaluasi aturan-aturan tradisionalnya yang mengatur aktivitas penangkapan ikan.
Kepala DKP Kabupaten Simeulue Supriman Juliansyah mengatakan penguatan ini merupakan upaya memperkuat kearifan lokal agar pengelolaan wilayah pesisir berjalan berkelanjutan. “Kami terus berupaya memperkuat hukum adat laut di Kabupaten Simeulue. Penguatan ini untuk memperkuat kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan,” ujarnya di Simeulue, Senin.
Hukum adat laut yang berlaku di empat desa tersebut mengatur tata tertib penangkapan ikan. Aturan ini tidak hanya bertujuan menjaga populasi ikan tetap lestari, tetapi juga mencegah gesekan antarnelayan yang kerap muncul akibat perebutan daerah tangkapan.
Menurut Supriman, aturan adat itu dibuat untuk memastikan sumber daya perikanan dapat diwariskan ke generasi mendatang. “Evaluasi ini penting guna meninjau kembali aturan adat laut. Tujuan guna memperkuat upaya perlindungan sumber daya kelautan untuk masa depan perairan Kecamatan Teupah Selatan, dan Kabupaten Simeulue pada umumnya,” kata dia.
Keempat desa tersebut berada di kawasan pesisir yang menjadi pusat aktivitas nelayan di Teupah Selatan. Evaluasi yang dilakukan DKP bertujuan memastikan aturan yang sudah ada tetap relevan dengan kondisi terkini ekosistem laut dan kebutuhan nelayan.
Supriman menambahkan, penguatan hukum adat laut menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Nelayan setempat diharapkan dapat terus menangkap ikan tanpa merusak habitat laut.
DKP Kabupaten Simeulue sebelumnya juga mengembangkan budi daya perikanan modern untuk menopang penghasilan nelayan di daerah kepulauan di Samudra Hindia tersebut.