BANDA ACEH — Lumpur sisa banjir yang selama ini menjadi masalah lingkungan di Aceh akan diubah menjadi produk bernilai ekonomi. Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan menggelar Focus Group Discussion (FGD) lintas sektor di Banda Aceh, Kamis (9/7/2026), untuk mematangkan hasil riset pemanfaatan sedimen menjadi bata ringan dan batu bata.
FGD tersebut mempertemukan peneliti dari BRIN dan Universitas Syiah Kuala (USK), Forum Zakat (FOZ), serta sejumlah pemangku kepentingan. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, mengatakan forum ini bertujuan mengonsolidasikan hasil penelitian dan menyusun mekanisme implementasi di lapangan.
“Kami berharap proses ini segera diimplementasikan. Masyarakat perlu mendapatkan pelatihan sehingga hasil penelitian ini benar-benar memberikan manfaat ekonomi,” ujar Azanuddin.
Hasil observasi di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan ketebalan sedimen mencapai 1 hingga 2,5 meter di sejumlah titik. Proses normalisasi Sungai Krueng Meureudu telah mengeruk sekitar 124.324 meter kubik sedimen, namun volume material yang tersisa diperkirakan masih jauh lebih besar.
Tim peneliti mengambil sampel di 10 titik di Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Tamiang. Hasil awal menunjukkan karakteristik sedimen berbeda di setiap lokasi sehingga tidak semuanya cocok dijadikan bahan baku bata. Berdasarkan kajian sementara, Desa Meunasah Mancang dan Desa Dayah Usen di Pidie Jaya menjadi lokasi prioritas karena materialnya sesuai dan dukungan masyarakat cukup kuat.
Banjir besar yang melanda Aceh pada akhir 2025 tidak hanya meninggalkan lumpur di permukiman. Sekitar 27.065 hektare sawah di Aceh dilaporkan terdampak dan belum dapat ditanami karena tertutup endapan sedimen. Inovasi ini diharapkan bisa menjadi solusi ganda: membersihkan lahan pertanian sekaligus membuka peluang usaha baru.
Pemerintah berencana memberikan pelatihan kepada masyarakat agar mampu memproduksi bata dari material sedimen banjir. Teknologi yang digunakan adalah teknologi tepat guna yang bisa diterapkan di daerah terdampak secara mandiri.
FGD tersebut menghadirkan narasumber dari FOZ dan USK. Kegiatan juga melibatkan BPBA, Bappeda Aceh, Dinas ESDM Aceh, Dinas Pertanahan Aceh, serta pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Tamiang. Pemerintah Aceh berharap hasil riset ini tidak hanya menyelesaikan persoalan sedimen pascabencana, tetapi juga membuka lapangan kerja baru melalui produksi bahan bangunan berbasis lumpur.