BANDA ACEH — Rencana pemerintah menghubungkan Pelabuhan Sabang dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar, India, mendapat sambutan positif dari akademisi Universitas Syiah Kuala (USK). Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, Prof. Dr. Rustam Effendi, menilai langkah ini bisa menjadi titik balik bagi perekonomian Aceh yang selama ini stagnan.
Menurut Rustam, letak geografis Aceh yang berada di jalur pelayaran internasional merupakan modal besar yang selama ini belum tergarap optimal. Ia menyebut Sabang bukan lagi sekadar kota pelabuhan biasa, melainkan gerbang ekonomi Indonesia di kawasan barat.
“Ini merupakan sinyal strategis bahwa Sabang tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan gerbang ekonomi Indonesia di kawasan barat,” kata Rustam kepada Waspadaaceh.com, Jumat (10/7/2026).
Konektivitas ini dinilai mampu memperluas akses pasar bagi komoditas unggulan Aceh seperti kopi, nilam, hasil perikanan, dan produk pertanian. Namun, Rustam mengingatkan bahwa peluang itu hanya akan terwujud jika diikuti peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, standar mutu, dan sistem logistik yang memadai.
“Tanpa industri pengolahan, Aceh hanya akan menjadi tempat lalu lintas barang, bukan pusat penciptaan nilai tambah,” ujarnya.
Rustam menegaskan pembangunan pelabuhan saja tidak cukup. Pemerintah perlu mengembangkan kawasan industri dan industri pengolahan agar komoditas Aceh memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan ke luar daerah maupun luar negeri. Ia juga mendorong pemerintah daerah memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan, penyediaan infrastruktur pendukung, dan kepastian hukum bagi investor.
Menurutnya, pengembangan kawasan industri, pusat logistik, dan pusat distribusi menjadi kunci agar Aceh mampu terhubung dengan pasar regional dan internasional.
Jika berhasil, konektivitas Sabang-Andaman berpotensi menarik investasi baru, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh. Namun, Rustam mengingatkan keberhasilan proyek ini membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.
“Jika dikelola secara serius, Sabang dapat menjadi pintu masuk pertumbuhan ekonomi baru yang membawa Aceh keluar dari pertumbuhan yang selama ini relatif lambat,” tutupnya.