BANDA ACEH — Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan duduk satu meja dengan Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haythar, untuk membahas isu-isu strategis pembangunan daerah. Audiensi yang berlangsung di Pendopo Nanggroe, Banda Aceh, Minggu (31/5/2026) itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga forum untuk menyelaraskan visi antara pemerintah pusat dan tokoh adat tertinggi di Aceh.
Dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe memaparkan sejarah panjang Aceh dan peran strategis daerah ini dalam perjalanan bangsa. Ia juga menyoroti besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Aceh, namun belum dikelola secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Kami menyambut baik kunjungan Bapak Wamenko Kumham Imipas ke Aceh. Pertemuan seperti ini penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat dengan Aceh dalam mendorong pembangunan, menjaga komunikasi, serta mengoptimalkan potensi daerah yang kami miliki," ujar Teungku Malik Mahmud Al-Haythar.
Otto Hasibuan mengaku senang bisa mendengar langsung cerita dari pelaku sejarah Aceh. Namun, dalam dialog tersebut, ia juga menyinggung sejumlah tantangan pembangunan yang masih menghadang, terutama banjir yang kerap terjadi di beberapa wilayah.
Menurut Otto, penanganan bencana seperti banjir membutuhkan mitigasi, evaluasi, dan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tanpa itu, upaya penanganan tidak akan berjalan efektif.
"Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa, termasuk yang dimiliki Aceh. Karena itu, diperlukan penguatan tata kelola dan aspek hukum agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan," kata Otto.
Pertemuan tertutup itu turut membahas sejumlah isu strategis. Mulai dari pembangunan daerah, penguatan hukum dan hak asasi manusia, hingga optimalisasi potensi sumber daya alam. Semua dibahas dalam kerangka menjaga keberlanjutan pembangunan di Aceh.
Kunjungan Wamenko Kumham Imipas ke Aceh sendiri berlangsung selama dua hari. Audiensi dengan Wali Nanggroe menjadi salah satu agenda penting sebelum rangkaian kegiatan resmi lainnya di provinsi yang memiliki otonomi khusus ini.