ACEH JAYA — Peninjauan berlangsung dengan pendampingan Kepala Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dinsostransnaker) Aceh Jaya T. Ridwan. Keduanya memeriksa langsung persediaan bantuan, mulai dari perlengkapan darurat, kebutuhan sandang, hingga bahan pangan bagi masyarakat terdampak bencana.
Data Dinsostransnaker Aceh Jaya mencatat bantuan dari Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) mencapai Rp2.585.113.998. Bantuan itu diterima dalam dua tahap, yakni 30 Maret 2026 dan 2 November 2026.
Jenis bantuan yang disalurkan meliputi selimut, handuk, mukena, family kit, baju koko anak, kain sarung, peralatan dapur, serta material bangunan berupa seng, tripleks dan paku. Tersedia pula bahan pangan berupa minyak goreng, ikan kaleng, mi instan dan biskuit, termasuk tenda serbaguna.
Sementara bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial yang bersumber dari APBN senilai Rp733.194.467 diterima pada 2 November 2026. Bantuan itu terdiri atas family kit, kasur, tenda, selimut, rompi pelampung, pakaian anak-anak, pakaian dewasa serta berbagai perlengkapan pendukung penanganan bencana lainnya.
Safwandi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial serta Pemerintah Aceh atas dukungan logistik yang diberikan. Menurutnya, bantuan itu memperkuat kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Aceh Jaya.
"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial dan Pemerintah Aceh, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Dinas Sosial Aceh atas dukungan bantuan yang telah diberikan kepada Kabupaten Aceh Jaya. Bantuan ini sangat berarti dalam memperkuat kesiapan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat apabila terjadi bencana, terutama memasuki periode November hingga Desember yang diperkirakan memiliki curah hujan cukup tinggi," kata Safwandi.
Meski berharap Aceh Jaya dijauhkan dari bencana, Safwandi menegaskan pemerintah daerah tetap harus melakukan berbagai persiapan. Penanganan mesti bisa dilakukan cepat dan tepat saat situasi darurat muncul.
Ia mengingatkan jajaran Dinsostransnaker memastikan seluruh bantuan tersimpan baik, tercatat akurat, dan layak digunakan. "Saya berharap seluruh bantuan yang sudah tersedia dapat dijaga dan dikelola dengan baik. Pastikan semua logistik terdata, terpelihara dan siap didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai ketika bencana terjadi, kita justru terkendala dalam menyalurkan bantuan," tegasnya.
Kepala Dinsostransnaker Aceh Jaya T. Ridwan menyebut pemerintah kabupaten telah menyiapkan langkah antisipasi kebutuhan beras jika bencana memaksa bantuan pangan dalam jumlah besar. Pihaknya berkoordinasi dengan Perum Bulog Cabang Meulaboh soal penyimpanan dan penyediaan stok beras.
"Untuk kebutuhan beras, kami sudah berkoordinasi dengan Bulog Meulaboh. Apabila sewaktu-waktu terjadi bencana dan dibutuhkan bantuan beras, pemerintah daerah akan segera menyampaikan surat permintaan kepada Bulog. Setelah permintaan diajukan, beras dapat didistribusikan paling lama dalam waktu 24 jam. Dengan mekanisme ini, ketersediaan beras untuk penanganan bencana dapat dipenuhi sesuai kebutuhan masyarakat terdampak," jelas Ridwan.
Koordinasi dengan Bulog disebut menjadi langkah penting agar kebutuhan pangan warga tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada persediaan beras yang disimpan secara mandiri.
Safwandi menegaskan kesiapsiagaan bencana membutuhkan dukungan seluruh pihak, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten. Ketersediaan logistik, pengelolaan bantuan, koordinasi antarlembaga serta kecepatan respons disebutnya sebagai faktor penting dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana.