ACEH — Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi akan menumpang alokasi anggaran Kementerian ESDM yang mencapai Rp 27,37 triliun dalam APBN 2027. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut pengalihan itu diperlukan agar kementerian koordinator baru ini bisa beroperasi, terlebih kantor dan struktur kelembagaannya sudah terbentuk. Tata kelola anggarannya masih dalam proses penyusunan pemerintah.
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi belum memiliki pos anggaran sendiri. Sementara ini, biaya operasionalnya akan ditata ulang dari alokasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang di APBN Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp 27,37 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pengalihan itu dilakukan untuk memastikan roda organisasi kementerian koordinator baru tersebut berjalan. Kantornya pun sudah berdiri, meski masih menumpang di lingkungan Kementerian ESDM.
"Pak Bahlil menangani anggaran dengan sangat baik. (Anggaran) Dari Kementerian ESDM," kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Pemerintah belum merampungkan struktur pengelolaan anggaran Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Suahasil menyebut pembahasannya mencakup pembentukan bagian anggaran (BA), administrasi, hingga mekanisme pengelolaan di tingkat satuan kerja.
"Tinggal nanti kan kita bikin apakah namanya bagian anggaran, tata kelolanya, administrasinya, bagian anggarannya, BA-nya berapa, dan seterusnya, itu dalam proses kita buat," jelasnya.
Artinya, angka final yang akan dialihkan dari Kementerian ESDM belum diputuskan. Yang jelas, alokasi Rp 27,37 triliun itu menjadi salah satu sumber yang bakal ditata untuk membiayai operasional kementerian koordinator tersebut.
Dalam praktik APBN, kementerian koordinator umumnya memiliki bagian anggaran tersendiri yang dipisahkan dari kementerian teknis. Proses pemisahan itu biasanya butuh waktu karena menyangkut perubahan nomenklatur, pagu, hingga sistem akuntansi di Kementerian Keuangan.
Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat agenda hilirisasi dan transisi energi yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto. Bahlil Lahadalia dipercaya memimpin kementerian ini sekaligus tetap menjabat Menteri ESDM.
Tugas utamanya mengoordinasikan kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan hilirisasi dan transisi energi. Salah satunya Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
Koordinasi lintas kementerian itu diharapkan membuat kebijakan antarsektor berjalan lebih terintegrasi, terutama untuk proyek-proyek hilirisasi mineral dan pengembangan energi terbarukan yang selama ini tersebar di beberapa instansi.
Bagi pelaku usaha di sektor tambang dan energi, kejelasan anggaran kementerian koordinator ini menentukan seberapa cepat perizinan dan insentif hilirisasi bisa diproses. Selama tata kelola anggaran belum rampung, koordinasi program diperkirakan masih berjalan dengan sumber daya yang ada.
Pemerintah menargetkan penyusunan bagian anggaran selesai agar operasional Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi tidak lagi bergantung pada struktur Kementerian ESDM. Sampai itu terwujud, kantor kementerian koordinator ini tetap berada di lingkungan Kementerian ESDM.
Langkah ini menandai tahap awal pembentukan kementerian koordinator baru di pemerintahan Prabowo. Kecepatan perampungan anggarannya akan menjadi indikator seberapa siap institusi ini menjalankan mandat hilirisasi yang selama ini menjadi salah satu program prioritas ekonomi.