ACEH — Pemerintah mengevaluasi penggunaan anggaran pendidikan sekitar Rp824 triliun per tahun sebelum merinci kebutuhan dana program pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan grand design pendidikan tengah disusun, mencakup penilaian angka partisipasi hingga skor PISA. Evaluasi ini menentukan berapa tambahan anggaran yang diperlukan jika biaya sekolah negeri digratiskan.
Anggaran pendidikan senilai Rp824 triliun per tahun tersebar di pemerintah pusat dan daerah. Suahasil menyebut dana itu mengalir ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, serta sejumlah kementerian lain.
"Sebelumnya saya sampaikan ya ke konita juga, Rp824 triliun. Nah kita melihat bahwa Rp824 triliun ini, kan ada yang di pusat, ada yang masuk ke APBD," ujar Suahasil dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta, Kamis (24/9).
Pemerintah meninjau ulang desain anggaran pendidikan yang selama ini berjalan. Suahasil mempertanyakan hasil yang diperoleh setelah kewajiban anggaran pendidikan 20 persen dijalankan bertahun-tahun.
"Jadi ini yang kita lihat, desainnya seperti apa? Lalu output dari pendidikan kita, terutama setelah kita menjalankan anggaran pendidikan 20 persen, itu seperti apa output yang kita dapat sekarang?" katanya.
Evaluasi mencakup sejumlah indikator. Suahasil menyebut angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, hingga skor Programme for International Student Assessment (PISA) masuk dalam penilaian.
Kajian tidak berhenti di jalur formal SD hingga perguruan tinggi. Pemerintah juga memetakan program yang sudah berjalan seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah terintegrasi, dan LPDP.
"Kita desain dulu, tapi saya rasa arahan dari Bapak Presiden untuk melihat lagi secara komplit, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, lalu ekosistem yang kita miliki sekarang, ada Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah terintegrasi, lalu kemudian ada LPDP, ada ekosistem yang luar biasa," tutur Suahasil.
Suahasil menegaskan pemerintah belum menghitung kebutuhan anggaran khusus untuk program pendidikan gratis. Desain besar pendidikan masih dalam proses penyusunan.
"Kita sedang kerjakan, dan pasti akan kita sampaikan ke masyarakat," ujarnya.
Rencana penggratisan biaya pendidikan negeri dari SD hingga perguruan tinggi merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Arah kebijakan ini menimbulkan pertanyaan soal ruang fiskal, mengingat anggaran pendidikan sudah menyerap porsi signifikan dalam belanja negara.
Bagi pelaku pasar, sinyal kebutuhan anggaran tambahan menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi postur APBN dan strategi pembiayaan. Pemerintah belum menyampaikan apakah program ini akan dijalankan bertahap atau serentak, maupun sumber dana yang akan dipakai.