ACEH — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Jaminan itu disampaikan di tengah ketidakpastian global akibat perang di Selat Hormuz dan konflik Rusia-Ukraina yang belum juga usai. Pemerintah menilai bantalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masih cukup kuat untuk menahan transmisi gejolak harga minyak dunia.
Kepastian itu disampaikan Airlangga dalam acara ANTARA Business Forum (ABF) 2026 di Jakarta, Rabu. Ia menyebut harga pembelian pemerintah untuk BBM nonsubsidi saat ini berada di kisaran 90 dolar AS per barel, atau di bawah level 100 dolar AS per barel.
Selama harga minyak bertahan di bawah 100 dolar AS per barel, harga BBM bersubsidi dinilai masih bisa dipertahankan tanpa perubahan hingga akhir tahun.
Airlangga menyoroti dua sumber ketidakpastian yang masih membayangi pasar energi dunia. Perang di Selat Hormuz disebutnya sudah berlangsung sekitar enam bulan tanpa tanda penyelesaian, sementara konflik Rusia-Ukraina juga belum menemukan titik akhir.
Meski begitu, ia menilai pasar dunia mulai terbiasa dengan kedua konflik tersebut. Pergerakan harga minyak tetap dipantau ketat karena fluktuasinya bisa berdampak langsung ke beban subsidi.
"Alhamdulillah untuk Indonesia transmisi ini masih bisa diredam oleh buffer APBN kita. Sehingga kalau harga minyak di bawah 100 (dolar AS per barel), sekarang harga pembelian pemerintah khusus yang non-subsidi itu di bawah 100 dolar AS per barel, sekitar 90-an dolar AS. Ini sampai akhir tahun kita masih bisa pertahankan, tidak ada perubahan kenaikan harga, terutama BBM bersubsidi," ujar Airlangga.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM memastikan stok BBM bersubsidi tetap disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan hal itu usai mengikuti Rapat Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
"Kami, pemerintah akan menyiapkan stok kebutuhan masyarakat, khususnya terkait dengan BBM subsidi," kata Bahlil.
Di sisi lain, pemerintah mendorong penyaluran subsidi makin tepat sasaran. Bahlil menyoroti pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi, termasuk oleh kelompok masyarakat yang secara ekonomi sebenarnya mampu.
Bahlil mengimbau warga yang mampu agar tidak menggunakan BBM bersubsidi. Ia menyebut kelompok pemilik mobil kelas atas sebaiknya ikut menjaga agar subsidi tidak salah sasaran.
"Persoalan shifting dari yang tadinya tidak memakai subsidi dan sekarang mereka memakai subsidi, saran saya sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW, kemudian mobil-mobil yang kelas tinggi, ya mohonlah kita pakai hati juga. Janganlah kita pakai BBM subsidi," kata Bahlil.
Ia menegaskan BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima manfaatnya. Ketepatan sasaran disebut menjadi kunci pengelolaan subsidi energi ke depan.
Kepastian tidak naiknya harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026 menjadi sinyal penting bagi konsumen di tengah tekanan harga minyak dunia. Pemerintah memilih menahan penyesuaian harga ketimbang meneruskan gejolak global ke tingkat eceran.
Keputusan itu bergantung pada satu syarat utama: harga minyak mentah bertahan di bawah 100 dolar AS per barel. Jika level itu tertembus, hitungan subsidi bisa berubah dan opsi penyesuaian harga kembali terbuka.