BANDA ACEH — Koalisi NGO HAM Aceh menyerukan perubahan pola komunikasi publik di Aceh, dari yang selama ini konfrontatif menjadi dialogis dan kolaboratif. Seruan itu menyasar pemuda, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat sipil sebagai pihak yang dinilai paling aktif menyuarakan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan di daerah.
Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil Arista, menegaskan perbedaan pandangan bukan penghalang untuk membangun kerja sama. Ia menilai setiap persoalan perlu dibicarakan lewat komunikasi terbuka tanpa mengorbankan kepentingan warga Aceh.
Khairil menyebut perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh pihak menempatkan kepentingan masyarakat Aceh sebagai landasan bersama dalam menyikapi setiap perbedaan.
"Mari kita ubah pola komunikasi konfrontatif menjadi komunikasi yang dialogis, konstruktif, dan kolaboratif. Perbedaan pandangan yang baik hendaknya tidak menjadi penghalang untuk membangun kerja sama," ujar Khairil Arista dalam keterangan yang diterima redaksi, Ahad, 20 September 2026.
Menurut Khairil, dialog bukan sekadar forum pertemuan, melainkan cara kerja yang harus dibiasakan. Setiap persoalan, kata dia, perlu dibicarakan lewat komunikasi terbuka dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat Aceh sebagai landasan utama.
"Dialog bersama dan pencarian solusi harus terus kita kedepankan. Kepentingan masyarakat Aceh harus menjadi landasan bersama dalam menyikapi setiap perbedaan," katanya.
Koalisi NGO HAM Aceh secara khusus menyoroti peran organisasi kepemudaan dan kelompok kemasyarakatan. Khairil menilai dua kelompok itu punya pengaruh besar dalam menentukan arah komunikasi publik di Aceh.
Ia mengajak mereka memperkuat komunikasi dan kolaborasi demi menjaga suasana Aceh tetap aman, damai, dan kondusif. Langkah itu dinilai penting agar perbedaan tidak berkembang menjadi ketegangan di tengah masyarakat.
"Mari bersama membangun komunikasi, memperkuat kolaborasi, dan menjaga Aceh tetap damai. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan membangun Aceh," pungkas Khairil.
Seruan ini muncul di tengah dinamika penyampaian aspirasi yang melibatkan berbagai kelompok di Aceh. Koalisi NGO HAM Aceh menekankan bahwa kritik dan evaluasi terhadap kebijakan tetap perlu disalurkan, hanya saja lewat jalur dialog yang membuka ruang perbaikan bersama.
Bagi Khairil, perbedaan sikap antar kelompok bukan hal yang perlu dihindari. Yang perlu dijaga adalah cara menyampaikannya agar tidak memecah masyarakat dan tetap berorientasi pada kepentingan warga Aceh secara luas.