BANDA ACEH — Investasi di sektor pertambangan dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama pada tahap konstruksi. Wilayah yang sebelumnya relatif terpencil bisa berubah menjadi pusat pertumbuhan baru setelah masuknya investasi tambang. Namun, manfaat itu tidak bertahan lama jika kegiatan ekonomi hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam.
Peringatan itu disampaikan akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Abd. Jamal. Menurutnya, pertambangan memanfaatkan sumber daya yang tidak terbarukan sehingga pemerintah perlu menyiapkan strategi agar manfaat ekonominya tidak ikut habis saat tambang ditutup.
“Tanpa hilirisasi, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan berhenti pada saatnya,” kata Abd. Jamal, Jumat (18/9/2026).
Abd. Jamal menyebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator untuk melihat kontribusi investasi tambang terhadap daerah. Selain PDRB, kontribusi terhadap pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan keterlibatan pelaku usaha lokal juga perlu dihitung.
Investasi tambang, lanjutnya, dapat memberi efek pengganda melalui pembangunan infrastruktur, pembayaran pajak dan royalti, penggunaan jasa perusahaan lokal, hingga belanja pekerja di sekitar wilayah tambang. Namun ia mengingatkan kenaikan PDRB tidak otomatis berarti manfaat ekonomi dirasakan merata oleh masyarakat.
“Sebagian besar keuntungan perusahaan dan dividen mengalir keluar daerah. Mungkin hanya nilai-nilai kecil saja yang tinggal di daerah,” ujarnya.
Karena itu, Abd. Jamal menilai investasi pertambangan perlu diikuti kebijakan yang memastikan lebih banyak nilai ekonomi tetap berputar di daerah. Salah satu caranya melalui pengembangan industri turunan atau hilirisasi.
Langkah itu dinilai penting agar aktivitas ekonomi baru tetap tumbuh setelah masa keemasan pertambangan berakhir. Pemerintah juga diminta memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan sejak awal investasi, bukan setelah aktivitas tambang selesai.
“Jangan sampai setelah berakhirnya masa keemasan sektor pertambangan, masyarakat menerima dampaknya secara ekologis,” katanya.
Menurut Abd. Jamal, biaya sosial dan ekologis sering baru muncul setelah pertambangan berhenti beroperasi. Karena itu, perhitungan manfaat investasi tambang tidak cukup hanya melihat lonjakan PDRB selama tambang masih produktif.