ACEH — Bantuan pangan beras untuk 18,3 juta KPM dipastikan lanjut sampai Desember 2026. Sebelumnya, program ini dijadwalkan tutup pada September. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah telah menyiapkan Rp17 triliun untuk kebutuhan Kuartal IV-2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan penyaluran bansos periode Juli-September 2026 sudah menembus 80 persen dari total 18,3 juta KPM nasional. Capaian itu mencakup seluruh program yang dikelola Kementerian Sosial.
Selain bantuan pangan beras, ada lima program lain yang disalurkan bulan ini: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (JKN), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Total anggaran perlindungan sosial sepanjang 2026 mencapai Rp508,2 triliun. Angka itu belum termasuk Rp318,8 triliun untuk subsidi BBM, LPG 3 kilogram, listrik 450 VA dan 900 VA, serta subsidi pembiayaan perumahan.
Bantuan pangan beras disalurkan 10 kilogram per KPM. Untuk PKH, BPNT, PIP, dan KIP Kuliah, nominalnya berbeda-beda mengikuti kategori penerima dan komponen keluarga. Rincian besaran per program bisa dicek melalui kanal resmi Kemensos.
Penentuan penerima mengacu pada status dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kriteria umumnya:
Data penerima diperbarui lewat musyawarah desa/kelurahan dan verifikasi petugas pendamping sosial. Pastikan data keluarga di DTKS sudah sesuai kondisi terkini.
Jika nama tidak muncul padahal merasa berhak, laporkan ke pendamping sosial desa atau dinas sosial setempat untuk verifikasi ulang.
Penyaluran periode Juli-September 2026 berjalan lebih dari 80 persen. Bantuan pangan beras diperpanjang hingga Desember 2026 dengan tambahan anggaran Rp17 triliun. Pencairan umumnya lewat bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) dan BSI untuk wilayah tertentu. Jadwal per tahap bisa berbeda antar daerah, tergantung kesiapan data dan rekening penerima.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bansos dan subsidi tetap penting untuk melindungi kelompok rentan. Ia menyoroti kelas menengah yang tidak masuk kriteria penerima namun tertekan biaya hidup.
"Kelas menengah tidak cukup miskin untuk menerima bansos. Namun, mereka juga tidak cukup kuat untuk sepenuhnya menanggung kenaikan BBM nonsubsidi, biaya sekolah, cicilan, sewa rumah, dan kebutuhan sehari-hari," ujar Yusuf saat dikontak Rakyat Merdeka Group Jumat (11/9/2026).
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengusulkan cakupan bansos diperluas ke sekitar 142 juta masyarakat kategori aspiring middle class. Menurut Bhima, penyaluran harus memakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat.
"Perlu survei ulang dulu. Kemudian naikkan batas garis kemiskinan dan sasar kelompok miskin dan menengah rentan," kata Bhima.
Semua layanan cek bansos resmi tidak dipungut biaya. Waspadai pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan dengan imbalan uang. Pengaduan bisa disampaikan melalui call center Kemensos 1500-299, aplikasi Cek Bansos, atau kantor dinas sosial kabupaten/kota setempat.