BANDA ACEH — Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Pemerintah Aceh segera mencari solusi atas tingginya tarif penerbangan domestik dari dan menuju provinsi paling barat Indonesia itu. Mahalnya harga tiket disebut tidak hanya memberatkan warga, tetapi juga berpotensi menekan iklim investasi dan jumlah kunjungan wisatawan.
Hal ini mengemuka dalam rapat paripurna terkait Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRA, Kamis (27/8/2026). Sekretaris Fraksi Golkar DPRA, Khalid, mencontohkan harga tiket rute Banda Aceh-Jakarta yang saat ini tembus lebih dari Rp 2 juta untuk kelas termurah.
Fraksi Golkar menilai kebijakan Tarif Batas Atas (TBA) penerbangan yang berlaku saat ini masih memberikan beban besar bagi masyarakat Aceh. Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan tarif sejumlah rute domestik lain di Indonesia yang jarak tempuhnya lebih jauh.
"Kondisi ini sangat membebani warga Aceh. Selain itu, menjadi salah satu faktor penghambat masuknya investor serta menurunkan angka kunjungan wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara," ujar Khalid dalam rapat paripurna tersebut.
Menanggapi persoalan ini, Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Aceh mengambil langkah konkret melalui advokasi dan diplomasi. Upaya itu dapat ditempuh dengan membangun komunikasi langsung bersama maskapai penerbangan, Kementerian Perhubungan, hingga Presiden Republik Indonesia.
Selain itu, evaluasi terhadap penerapan TBA juga dinilai perlu dilakukan agar kebijakan tersebut tidak menghambat konektivitas udara di Aceh. Fraksi Golkar menilai harga tiket yang terjangkau menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Fraksi Golkar turut menyoroti pentingnya hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Aceh. Fraksi Golkar mendorong adanya forum koordinasi rutin antarlevel pemerintahan.
Forum tersebut dinilai penting untuk menyatukan perencanaan program, menyelaraskan penganggaran, sekaligus mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang dihadapi Aceh, termasuk persoalan harga tiket pesawat yang hingga kini belum menemukan titik terang.