Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh menilai produk ekonomi kreatif (ekraf) daerah memiliki kualitas baik, namun sebagian besar masih berkutat di pasar lokal dan belum dikenal luas di tingkat nasional. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disbudpar Aceh, Ismail, menyebut keterbatasan strategi promosi dan pemasaran menjadi tantangan utama yang menghambat perluasan pasar produk-produk tersebut.
BANDA ACEH — Puluhan produk kriya hingga kuliner khas Aceh dinilai layak bersaing di pasar yang lebih luas, tetapi langkah ekspansi masih tersendat lantaran strategi pemasaran yang belum optimal. Kondisi ini membuat banyak merek lokal hanya dikenal di lingkup kabupaten/kota, bahkan hanya di kalangan wisatawan yang berkunjung langsung.
Ismail mengatakan, persoalan utama pelaku ekraf saat ini bukan lagi pada kemampuan menciptakan produk, melainkan bagaimana menghubungkan produk tersebut dengan pasar dan mengomersialkannya. Menurutnya, hampir seluruh 17 subsektor ekonomi kreatif tumbuh di Aceh, mulai dari kuliner, kriya, fesyen, hingga produk berbasis budaya lokal.
“Banyak pelaku atau talenta Aceh yang sudah berkembang dan sudah dikenal. Namun kita masih perlu scale up lagi, perlu promosi lagi. Banyak produk Aceh yang belum dikenal secara meluas, masih lokal, bahkan tingkat nasional masih sangat sedikit,” ujar Ismail, Kamis (19/8/2026).
Ia mencontohkan, produk kriya anyaman dan kuliner tradisional Aceh memiliki daya tarik kuat, tetapi tanpa dukungan promosi yang masif, produk-produk tersebut kesulitan menembus pasar modern maupun ritel nasional. Padahal, kualitas dan keunikan produknya tidak kalah dengan daerah lain.
Untuk menjawab tantangan itu, Pemerintah Aceh mengadopsi program pengembangan kapasitas yang digagas Kementerian Ekonomi Kreatif, yakni strategi Create, Connect, Commercialize. Strategi ini dinilai tepat karena membantu pelaku usaha mulai dari tahap penciptaan produk, membangun jaringan pasar, hingga meningkatkan nilai jual.
“Kita terus melakukan pelatihan dan pembinaan, terutama bagaimana mengemas produk dan meningkatkan kualitasnya. Kadang pelaku juga masih terbatas dalam menarasikan produk mereka, padahal itu penting untuk menarik pasar,” jelas Ismail.
Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekraf Kementerian Ekonomi Kreatif, R. Adi Mukhtar Rivai, menilai banyak merek lokal asal Aceh yang sebenarnya potensial. Namun, ia mengakui perluasan pasar menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
“Brand-brand Aceh ini banyak dan keren-keren, tetapi masih berada di tingkat lokal. Tantangannya bagaimana menghubungkan produk itu dengan pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Adi menjelaskan, penguatan storytelling menjadi kunci dalam strategi koneksi pasar. Produk tidak hanya dijual sebagai barang, tetapi juga harus memiliki nilai dan identitas yang kuat agar mudah diingat konsumen. Selain itu, pelaku ekraf didorong untuk memperkuat merek melalui pendaftaran kekayaan intelektual (KI) agar produk memiliki perlindungan hukum dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Pemerintah Aceh berharap pendampingan yang berkelanjutan bersama Kementerian Ekonomi Kreatif mampu meningkatkan daya saing pelaku ekraf. Langkah ini juga diyakini akan memperluas jangkauan pasar serta menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Aceh.
Dengan pembinaan yang menyentuh aspek kualitas produk, pengemasan, hingga literasi digital untuk promosi, produk-produk khas Aceh diharapkan tidak lagi hanya menjadi oleh-oleh lokal, tetapi mampu bersaing di pasar nasional dan internasional.