BANDA ACEH — Ketua PW SAPMA Pemuda Pancasila Aceh periode 2026–2030, Teuku Maury Darwin, menilai persoalan lapangan kerja menjadi isu krusial yang harus dijawab dengan kebijakan berpihak pada anak muda. Ia menekankan pentingnya akses permodalan dan pelatihan agar potensi besar generasi muda tidak terhambat oleh minimnya dukungan sistem.
“Sebenarnya banyak anak muda Aceh yang memiliki kemampuan dan semangat untuk ikut dalam pembangunan daerah. Karena itu, kami berharap adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada generasi muda, mulai dari akses pendidikan dan pelatihan, kesempatan kerja, dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha, hingga akses permodalan,” ujarnya kepada media, Senin (17/8/2026).
Menurut Teuku Maury, anak muda memiliki peluang besar untuk menggerakkan sektor riil di Aceh. Namun, potensi tersebut akan sia-sia tanpa ekosistem yang memadai untuk mengembangkan ide dan menjalankan usaha.
“Terutama selama ini kita lihat anak muda punya peluang untuk menghidupkan sektor riil di Aceh. Tetapi pemerintah harus mendukung ekosistemnya agar mempermudah kaum muda untuk menjalankannya,” katanya.
Ia menegaskan, peringatan kemerdekaan setiap 17 Agustus tidak boleh berhenti pada seremoni belaka. Momen ini harus menjadi refleksi untuk menghadirkan kontribusi nyata bagi daerah.
“Bagi kami di SAPMA Pemuda Pancasila Aceh, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pendahulu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya dan kontribusi nyata,” tutur Teuku Maury.
Organisasi kepemudaan ini menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan elemen masyarakat lainnya. Harapannya, kolaborasi tersebut mampu menciptakan lebih banyak peluang bagi generasi muda.
“Kami ingin melihat Aceh yang mandiri, maju dan produktif. Kami SAPMA Pemuda Pancasila Aceh siap berkolaborasi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan cita-cita tersebut,” kata Teuku Maury.
Ia menambahkan, jika ekosistem ini berjalan, anak muda tidak lagi sekadar menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga pelaku dan penggerak pembangunan Aceh. Kepercayaan dan ruang partisipasi menjadi kunci agar hal tersebut terwujud.